Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Weni Lis Darmansyah Tekankan Pentingnya Sinergi

Tanjungpinang – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjungpinang, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, membuka secara resmi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup kabupaten/kota tahun 2025, yang digelar di Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Hang Tuah Tepi Laut, Senin (13/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dari 13 hingga 15 Oktober 2025, ini diikuti oleh 130 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pokja I TP PKK se-Kota Tanjungpinang, Posyandu remaja dan balita, serta perwakilan paguyuban. Acara ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang di wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Hj. Weni menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kepulauan Riau, khususnya di Tanjungpinang yang menjadi pusat aktivitas dan ibu kota provinsi.

“Sebagian besar kasus bukan berasal dari warga lokal, melainkan dari pendatang yang masuk ke wilayah Tanjungpinang. Karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar perlindungan bagi kelompok rentan dapat berjalan lebih efektif,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berkomitmen melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui kebijakan, regulasi, dan program pendampingan. Namun demikian, Weni mengingatkan bahwa upaya ini tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum, organisasi sosial, dunia pendidikan, hingga unit terkecil yaitu keluarga.

“Isu kekerasan dan perdagangan orang bukan hanya masalah lokal, tetapi juga merupakan perhatian nasional. Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi memiliki posisi strategis, dan hal ini membuat kita harus lebih waspada agar tidak menjadi jalur transit perdagangan manusia,” tegas Weni.

Melalui kegiatan ini, Weni berharap masyarakat bisa semakin peka terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memahami modus perdagangan orang yang kerap tersembunyi dalam aktivitas sehari-hari.

“Saya mengajak semua peserta menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota yang aman, ramah, dan melindungi seluruh warganya, terutama perempuan dan anak,” tutupnya.

Senada dengan Weni, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri, memaparkan data yang menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan masih menjadi isu krusial. Sejak Januari hingga September 2025, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah menangani 70 kasus dengan anak sebagai korban, 14 kasus dengan anak sebagai pelaku, dan 46 kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan dan perdagangan orang, sekaligus memperkuat jejaring perlindungan di lingkungan sekitar,” ujar Yoni.

Acara turut dihadiri oleh Ketua GOW Tanjungpinang Handayani, Kepala Dinas Sosial Endang Susilawati, Kasatpol PP Abdul Kadir Ibrahim, serta para narasumber berkompeten, di antaranya Dra. Marlia Saridewi, MM (Tenaga Ahli UPTD PPA Provinsi Kepri), Sudirman Latif, SE (Konselor dan Mediator PUSPAGA Gurindam Provinsi Kepri), dan Nurul Hasanah, M.Psi (Psikolog Klinis).

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan muncul sinergi nyata dari seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kekerasan dan perdagangan orang, serta memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak di Tanjungpinang.